peraturan tata naskah dinas. Tanggal Pengundangan. peraturan tata naskah dinas

Nasional Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang, - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang :Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi Pasal 11 Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. go. Tata Naskah Dinas Elektronik DETAIL PERATURAN Abstrak. 2023/No. Bagian Kesatu Lambang Negara atau Logo Pasal 57 (1) Lambang Negara atau Logo digunakan dalam Tata Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat resmi. susunan dan bentuk naskah dinas g. 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. tata naskah dinas secara elektronik sehingga perlu diubah dan disesuaikan; e. ABSTRAK: a. Pasal 4 Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/IT3/TU/2014 tentang Pedoman Tata Naskah DinasPERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. go. Bandung. E. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Peraturan Rektor tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Undip segera kami terbitkan sesuai dengan regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Organisasi dan Tata Kelola Universitas. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Masukan kami terima paling lambat 8. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi. Judul. go. Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asas pembakuan, yaitu. Standar Prosedur Operasional (SPO) f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun. E. Menimbang: bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu melakukan penyesuaian pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan. bahwa dalam meningkatkan tertib administrasi, Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum perlu disempurnakan untuk. go. T. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. Pejabat Pengundangan. 01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bentuk Peraturan: Bidang Hukum: Penerbit: Bahasa: Deskripsi Fisik: Riwayat Status: Baca: Baca sekarang: Unduh: Unduh sekarang:Dilihat: 1,375. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor DETAIL PERATURAN Abstrak. tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Pedoman Tata Naskah. 2021/No. Pedoman Tata Naskah Dinas. 767, jdih. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang : a. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan. Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Tata Naskah Dinas Perpustakaan Nasional; Mengingat : 1. Tipe Dokumen. go. kpu. 9, BN. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaTata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan; a. 525. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling. 11. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo; b. KBBI, yang diakses pada 7 Oktober 2022, pukul. Pasal 1 : Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Bagian Kedua Prinsip Pasal 7 Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan berdasarkan prinsip: 2020. bahwa tata naskah dinas sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan. bahwa ketentuan tata naskah dinas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 ten tang Si stem Administrasi Perkantoran Kernen terian Perhubungan. (2) Sistematika Pedoman Tata Naskah Dinas. TENTANG. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan penyeragaman bentuk, format, serta penyelenggaraan administrasi perkantoran, perlu mengatur Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati. Peraturan Perundang-undangan. Subjek. 85. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. BAB I. Detail : Peraturan Arsip Nasional RI : 8 / 2018Peraturan KPU No. Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 11. 1253 , 20 20 BAWASLU. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik,. PERGUB ini terdiri atas 161 hlm, termasuk 155 hlm Lampiran. Keputusan gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk2016. E. jdih@pidie. dinas mari d a n b a d a n pe r a d il an d i b a w a h n y a definisi peraturan anri nomor 5 tahun 2021 • tata naskah dinas adalah pengaturan. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenangberisi catatan. Naskah Dinas penugasan. id. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022. id: 42 hlm. 1. Pasal6 Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 direkam melalui media: a. TATA NASKAH DINAS PERPUSTAKAAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Judul. Peraturan Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian bertujuan untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang berhasil guna dan berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintahan antar unit kerja di lingkungan Kementerian. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Universitas Negeri Malang telah menerbitkan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan. Peraturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan rektor Bagian-bagian peraturan terdiri atas :terlaksana dengan efektif dan efisien perlu disusun tata naskah dinas; c. Peraturan Perundang-undangan. 15, BN. 2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2021 Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri MATERI POKOK PERATURAN. Peraturan Perundang-undangan. dengan perkembangan penyelenggaraan tata naskah dinas dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata naskah dinas; c. Pedoman c. Pemberlakuan Pedoman dituangkan dalam bentukTata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. TATA NASKAH DINAS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 6 (1) Kepala Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam - 6 - Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN DALAM NEGERI: Nomor: 1: Tahun: 2023: Tentang: TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAHKetentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Tata Naskah Dinas secara Elektronik yang selanjutnya disebut TND Elektronik adalah pengelolaan TND dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. T. U. E. TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. U. Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: T. Tipe Dokumen. Judul. Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik; c. 62. Nomor : 72/KEP/M. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan Permen. Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur Banten Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. B. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 8. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata. ID – Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. TATA NASKAH DINAS. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oleh: Isnanto Hapsara Editor: Fahriyal 02 Oct 2023 - 12:55 location_on Bandar Lampung. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah. pdf. Pencabutan. bahwa pengaturan mengenai tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2018. Tata Naskah Dinas. 2. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah diatur penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. 2019. Tipe Dokumen peraturan perundang-undangan. Pencabutan. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi NO. Maksud dan Tujuan 1. Tipe Dokumen. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan tata naskah dinas,. go. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pemrakarsa. Paragraf 4 Naskah Dinas Penugasan Pasal 14 (1) Naskah Dinas penugasan. D. Website Biro ORTALA. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan. Permen PAN $ RB No. Judul. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Jenis naskah dinas, mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Mengatur tentang Ketentuan Umum; Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas; Pembuatan Naskah Dinas; Pengamanan Naskah Dinas; pejabat. Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. Tipe Dokumen. Pencabutan. Naskah Dinas penetapan; dan c. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 059 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Universitas Indonesia Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 059 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Universitas Indonesia 3 Definisi 3. T. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status,. Tata Naskah Dinas di. 00 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. 24. - Dalam hal terdapat naskah dinas yang tercipta selain dari jenis dan format naskah dinas yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah ditetapkan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara. PENGERTIAN Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 ini yang dimaksud dengan: Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat. tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah; b. Salinan Abstraksi. 2. tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam tata naskah dinas; 5. PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas (tata surat, distribusi, formulir, dan media), penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada; Mengingat : 1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPR Nomor 13 Tahun 2018 Tata Naskah Dinas UGM. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan. Nomor Pengundangan. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman · Tata Naskah Dinas (Serita NegaraTipe Dokumen. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat TENTANG DATABASE PERATURAN.